Technology Reform in Public Services in Indonesia

Abstract

Penggunaan TI dilaksanakan oleh pemerintah agar mampu membantu pemerintahan dalam aktivitas yang saling berkaitan yakni pengolahan data, pengelolaan informasi dan juga system kerja secara elektronik. Maka dari itu inovasi ataupun reformasi teknologi informasi pada suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan merupakan sebuah inovasi yang nilainya menjadi penting. Organisasi yang melakukan reformasi harus menggunakan TI, terutama di pemerintahan karena banyak kegiatan pemerintah membutuhkan bantuan TI, seperti sistem pelayanan publik yang ada di pemerintah. Penulis melakukan penelitian tentang penggunaan teknologi informasi, khususnya pengembangan e-government, dalam upaya melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. E-government menuntut semua orang, mulai dari penyelenggara negara hingga orang yang memberikan layanan, untuk mengenal teknologi tersebut. Faktor-faktor Reformasi Birokrasi dengan Teknologi (e-govrnmrnt) tersebut akan dievaluasi dengan menggunakan variabel dari Model Implementasi George C. Edward III. Studi ini melakukan studi pustaka kualitatif. Kajian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dengan e-government yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu banyak perbaikan dan masih banyak perlu yang diperhatikan. Namun, penggunaan e-government sebagai reformasi birokrasi dengan teknologi sangat amat membantu, berbagai macam kebijakan dan keadaan yang mampu mempengaruhi aktivitas pelayanan public mampu diatasi dengan penggunaan e-government, yang mana tujuan-tujuan dari setiap aplikasi sangat membantu pelayanan public. Berdasarkan diskusi tentang reformasi teknologi informasi dalam pelayanan publik di Indonesia, rekomendasi dapat dibuat. Penelitian ini menjadi rekomendasi yang bisa dipakai untuk mereka yang melakukan penerapan reformasi birokrasi dengan teknologi (e-government) dalam pelayanan publik.